Zulhas Ditegur, Ketua MUI: Guyonan Tak Boleh Tertaut Isu Keagamaan

Indosiana.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menegaskan bahwa candaan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), tak sesuai jika dibandingkan dengan candaan seorang ustaz. Menurutnya, pernyataan Zulhas, yang menyentuh isu keagamaan, tak pantas disamakan dengan candaan yang biasa disampaikan seorang ustaz.

Cholil menegaskan bahwa konteks dan redaksi dari pernyataan Zulhas berbeda dengan ucapan seorang ustaz. “Beda redaksinya. Tidak sama ya. Makanya jangan candain soal agama,” ungkap Cholil kepada Suara.com.

Menurut Cholil, candaan semacam itu sangat disayangkan terutama dalam era kekinian di mana masyarakat lebih peka terhadap isu politik. “Kalau tak bercanda ya memang mau menistakan agama,” tandasnya.

Sebelumnya, Cholil telah menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap candaan Zulhas yang dianggap kurang tepat. Dia menilai bahwa sebagian masyarakat merasa agama mereka terganggu oleh candaan tersebut.

Melalui akun Instagram pribadinya, Cholil menuliskan bahwa candaan tersebut tak lucu dan bahkan bisa dianggap menistakan agama bagi sebagian orang. Dia berharap Zulhas bisa mencari jenis candaan yang tak berhubungan dengan isu agama.

PAN Klaim Hal Serupa Dibagikan oleh Ustaz Terkenal

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, membela pernyataan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengenai bacaan salat dan tahiyat akhir yang menjadi viral. Menurutnya, pernyataan Zulhas tidak boleh dianggap sebagai penistaan agama.

Eddy menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Zulhas merupakan refleksi kondisi di masyarakat yang ditemui oleh Zulhas. Dia menegaskan bahwa pernyataan itu bukanlah penistaan agama, melainkan menggambarkan situasi di mana bacaan salat diasosiasikan dengan pasangan tertentu.

Pernyataan Zulhas, menurut Eddy, juga pernah disampaikan oleh beberapa ulama terkenal seperti Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad. Dia menekankan pentingnya melihat konteks secara obyektif dan menghindari penyebaran informasi yang dapat memicu keributan di tengah pesta demokrasi. [*]