Indosiana.com – Wakil Deputi Tim Pemenangan Nasional (TPN), Firman Jaya Daeli terlibat dalam diskusi tentang netralitas aparat hukum maupun birokrasi pemerintah dalam pesta demokrasi atau Pemilu 2024 mendatang, yang digelar di Jakarta, (6/2/2024).
Firman Jaya Daeli merupakan putra daerah Pulau Nias, Sumatera Utara yang kini berada di ring satu pemenangan Ganjar-Mahfud dipercaya dalam penanganan hukum bilamana terjadi atau mendapatkan temuan terkait pelanggaran netralitas aparat hukum dan aparatur sipil negara alias PNS.
Selain Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, turut dalam diskusi Tuan Guru Bajang, yang menegaskan komitmen TPN untuk menjaga netralitas seluruh aparat dan birokrasi demi terwujudnya pemilu yang adil.
Kemudian Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum TPN, yang pada kesempatannya menyampaikan, diskusi menggali lebih dalam bagaimana memahami fenomena pengaruh aparat maupun birokrasi yang dapat memengaruhi integritas pemilu.
“Diskusi seperti ini tentunya akan menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan netralitas aparat maupun birokrasi dalam Pemilu,” kata Firman Jaya Daeli, Wakil Deputi Hukum TPN kepada Indosiana.com baru baru ini.
Pengacara ini pun mengemukakan kembali, bahwa pihaknya telah memiliki langkah-langkah konkret dalam mengambil keputusan bilamana menemukan indikasi keterlibatan birokrasi maupun aparat yang memengaruhi integritas pemilihan capres-cawapres 2024.
“Tim hukum TPN akan tetap menunjukkan komitmen untuk mewujudkan Pemilu bersih dan adil, dan tentunya keterlibatan semua pihak sangat kita butuhkan untuk menjaga integritas pemilu yang segera digelar 14 Februari 2024,” ungkap Firman Jaya Daeli.
Adapun Tuan Guru Bajang, Wakil Ketua TPN saat ditanya tentang tindakan TPN Ganjar-Mahfud bila terjadi dugaan mobilisasi massa dan adanya ketidaknetralan aparat si Pemilu 2024.
“Itu tugas kita bersama dalam memastikan bahwa aparat dan birokrat tetap netral dalam menjalankan tugasnya, dan menjaga integritas sebagai abdi negara dalam pemilihan umum,” ucapnya.
Sementara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud masih terus mengawasi dan memantau perjalanan pesta demokrasi, dan tim hukum TPN siap melaporkan temuan di lapangan bilamana terdapat pelanggaran netralitas ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). [*]