Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni Sosialisasikan Bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP)

Anggota Komisi X DPR RI, Lisda Hendrajoni, memberikan apresiasi terhadap keputusan tegas yang diambil oleh UGM. Lisda menyatakan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelaku pelecehan seksual, terutama di lingkungan pendidikan seperti kampus.
Anggota Komisi X DPR RI, Lisda Hendrajoni [Kariadil Harefa/Tanharimage/Indosiana]

Indosiana.com – Lisda Hendrajoni, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Nasdem, menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP).

Kegiatan ini diselenggarakan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di SMK Teknologi Lengayang. Acara tersebut dihadiri oleh para tenaga pengajar, staf sekolah, dan wali murid.

Dalam penjelasannya pada Sabtu (4/10), Lisda menjelaskan bahwa Program PIP adalah inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan langsung kepada peserta didik melalui rekening masing-masing.

Bantuan ini ditujukan untuk golongan masyarakat kurang mampu dengan besaran bantuan sebesar Rp. 450 ribu untuk tingkat SD, Rp. 750 ribu untuk SMP, serta Rp. 1 juta untuk tingkat SMA dan SMK.

Lisda menjelaskan bahwa bantuan PIP terbagi dalam dua jalur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Pendidikan. Jalur pertama adalah Jalur Reguler yang diajukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi, sedangkan jalur kedua berasal dari aspirasi Anggota Komisi X.

“Alhamdulillah, pada tahun 2023 melalui jalur aspirasi kami di Komisi X, terdapat 48.000 bantuan PIP untuk peserta didik di Sumatera Barat,” kata Lisda.

Ia menambahkan, “Bantuan ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama hampir mencapai 100 persen penyelesaiannya. Bulan ini, kita sudah memasuki tahap kedua untuk proses pendataan.”

Dalam kesempatan tersebut, Lisda Hendrajoni berharap agar proses penyaluran bantuan PIP dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam hal pendidikan.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan PIP dan KIP dari Komisi X diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk terus mengejar pendidikan hingga perguruan tinggi.

“Kami ingin anak-anak di Pesisir Selatan menjadi anak yang berkualitas dan memiliki pendidikan tinggi sehingga dapat mengubah kehidupan keluarga dan daerah secara keseluruhan. Melalui keberadaan kami di Komisi X, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan sumber daya manusia ke depan,” pungkasnya. [*]