Pembenahan Berbagai Sektor Diperlukan Demi Kemajuan Sumbar

Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Pembenahan Berbagai Sektor Diperlukan Demi Kemajuan Sumbar

10 January 2020 13:24 | • Wartawan : redaksi • Editor : Laura Renalsi • Dibaca : 10 kali

Indosiana - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan agar semua sektor lebih memaksimalkan pengembangannya untuk menjadikan Sumbar yang unggul. Sebab, masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi memajukan pembangunan Sumbar kedepannya.

"Dari 37 kewenangan daerah, hanya 4 berada di pemerintah provinsi, sinkronisasi program dengan kabupaten/kota dibutuhkan, karena yang banyak itu kewenangannya berada di daerah,” sebut Nasrul Abit, Rabu (8/1).

Wagub Sumbar menyebutkan sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2004 provinsi kewengannya hanya pengelolaan SMA/SMK,  kehutanan, pertambangan dan perikanan, sementara  selebihnya merupakan kewenangannya kabupaten/kota.

“Dengan kondisi itu, dalam upaya memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu berkalaborasi dengan kabupaten/kota dan mendapatkan dukungan pemerintah pusat,” jelasnya.

Nasrul Abit mengatakan, untuk percepatan pembangunan dan ekonomi Sumbar, peningkatkan infrastruktur jalan, perumahan, air bersih, irigasi dan lainnya perlu lebih mendapatkan perhatian ke depannya. Sebab Sumbar memiliki banyak potensi lain dari sumber daya alam dari pertanian dan perkebunan, serta pariwisata. Kelancaran akses transportasi sangat menentukan.

“Untuk daerah yang tertinggal dilakukan percepatannya dengan memberikan bantuan keuangan khusus. Dalam  menggerakan ekonomi Sumbar yang 90 persen berasal UMKM,  potensi yang ada perlu dimaksimalkan, diharapkan peran generasi muda atau kaum millineal dalam melakukan pengolahan sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar,”  ungkapnya.

Selain itu, dalam mengembangan  bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan di Sumbar perlu dilibatkan peranan tunggu tigo sajarangan, sehingga langkah percepatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

“Meskipun kewenangan pendidikan hanya untuk SMA/SMK di provinsi, tapi tentu mulai tingkat dasar yang kewenangannya di kabupaten/kota perlu dilakukan pengawalannya secara bersama. Lulusan SMK mesti menguasai bahasa asing, keberadaan BLK dapat dimamfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan punya sertifikat keahlian,” terangnya.

Bidang kesehatan, tambah Nasrul Abit, pendataan masyarakat miskin yang belum tertampung dengan jaminan kesehatan nasional BPJS juga perlu mendapatkan perhatian ke depannya. Begitu juga menyikapi sarana dan prasana serta tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit di daerah dalam menampung pasien rujukan yang saat ini menumpuk di RSUP M Djamil Padang.

“Pelayanan kesehatan  yang berjenjang dengan penyuluhan dan pemantauan dapat mengurangi resiko penyakit. Dengan pembenahan yang dilakukan, tentu puskesmas dapat menampung pelayanan dasar dengan baik,” bebernya.

Di bidang pelayanan publik, peningkatan kemampuan dan kapasitas ASN juga perlu mendapatkan perhatian untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima diterima masyarakat. 

“Sekarang sudah tidak ada lagi layanan yang berbelit-belit, pelayanan prima yang diutamakan,” terangnya.

Lebih lanjut, Wagub menyampaikan peran pelabuhan juga sangat penting dalam mendukung geliat perekonomian. Saat ini pemerintah ingin mengembangkan poros maritim yang ditunjukkan dengan upaya menyediakan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang mumpuni disertai kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Kita di Sumbar ada pelabuhan yang bisa dimamfaatkan dalam menggerakan perekonomian dengan menghadirkan perusahan pengolahan sawit. Nantinya hasilnya bisa diekspor melalui pelabuhan Bungus ataupun Teluk Bayur di Kota Padang dan Teluk Tapang di Pasaman Barat,” bebernya.

Kabupaten Mentawai yang masih berstatus tertinggal dengan percepatan pembangunan jalan Trans Mentawai, akan diperlebar Bandar Udara Rokot di Sipora yang nantinya berskala internasional, dapat mendorong kemajuan di daerah tersebut.

“Dengan lancarnya akses transportasi di Mentawai, tentunya sektor lainnya secara tidak langsung akan berdampak terhadap kemajuan  pembangunan yang terjadi. Sehingga Mentawai bisa dikeluarkan dari status tertinggal,” pungkasnya.(*)
KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari