Ini 3 Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Indonesia Jelang 2020

Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Ini 3 Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Indonesia Jelang 2020

17 December 2019 20:44 | • Wartawan : redaksi • Editor : Laura Renalsi • Dibaca : 23 kali
Indosiana - Menyongsong 2020, masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia. Mulai dari angka stunting yang tinggi, kasus tuberkulosis terbanyak ketiga di dunia, hingga defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Terkait permasalahan kesehatan yang ada, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) merekomendasikan tiga kebijakan nasional kesehatan di 2020. 

1. Perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh.

"Kita harus melihat kesehatan sebagai sebuah kesisteman, tidak terkotak-kotak. Sehingga ketika menyelesaikan sebuah masalah kesehatan itu sebagai suatu sistem," kata Ketua Dewan Pembina CISDI, Dian Saminarsih dalam CISDI Health Outlook 2020 di Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

2. Penguatan pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas. 

Menurut CISDI perlu reformasi kesehatan dengan pelayanan kesehatan primer sebagai titik utama perubahan.

"Saya berharap puskesmas bagi mereka yang kelahiran 90-an, 2000-an berbeda dengan saya yang lahir 1970-an. Puskesmas yang sekarang harus diisi oleh kepempimpinan yang terbuka, pengobatan yang berkualitas, obat yang baik," kata Diah.

3. kerja sama tak hanya pemerintah tapi juga swasta bersama masyarakat.

"Tantangan kesehatan tidak dapat selesai jika pemerintah bergerak sendiri. Pemerintah harus terbuka dengan pendekatan-pendekatan baru dan keterlibatan orang lain," katanya. Lewat kolaborasi yang ada, pemerintah dapat memetakan permasalahan kesehatan lalu dikerjakan secara kolektif.(*)

KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari