A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Petani Minta Harga Sawit Di Level Rp. 1.500 per Kg

Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Petani Minta Harga Sawit Di Level Rp. 1.500 per Kg

25 March 2019 21:43 | • Wartawan : redaksi • Editor : Laura Renalsi • Dibaca : 42 kali
Indosiana  - Petani kepala sawit Indonesia berharap pemerintah bisa mendorong penyerapan sawit di dalam negeri dan menyelesaikan masalah kampanye hitam minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Eropa. 

Alfian, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan, saat ini harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani saat ini sebesar Rp 1.100 per kg. Angka tersebut turun jika dibandingkan harga terendah tahun lalu.

"TBS sekarang terendah Rp 1.100 per kg, itu masih lumayan tapi akan ini bertahan sampai kapan.? Tahun lalu terendah Rp 1.500. (Sekarang) turun 20-30 persen dibanding tahun lalu," ujar dia di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), dilansir dari liputan6, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Namun, para petani berharap harga kelapa sawit di tingkat petani minimal berada di level Rp 1.500 per kg. Sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan dan bisa menyisihkan pendapatannya guna meningkatkan produktivitas sawitnya.

"Harapan kami ke depan harga di tingkat petani nett di harga Rp 1.400-Rp 1.500. Ini bukan di tingkat perusahaan kepala sawit. Kita harapkan pemerintah bisa menjaga harga stabil di tingkat Rp 1.500, itu luar biasa, sangat bahagia kami. Rp 1.500 petani sudah untung, tapi kalau di bawah itu ya kami pas-pasan," lanjut Alfian.

Agar harga sawit ini bisa naik, kata dia, maka salah satu caranya dengan mendorong penyerapan kelapa sawit di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan secara serius melanjutkan program pencampuran minyak sawit ke BBM yang saat ini sebesar 20 persen (B20).

"Kalau memang kebutuhan di dalam negeri ini ditingkatkan menjadi B100, otomatis konsumsi meningkat. Dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari kita akan lebih murah," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, akan terus melawan segala bentuk kampanye hitam yang dilakukan Uni Eropa (UE) terkait produk minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia.

Sebab, diskriminasi yang dilakukan pihak Eropa ini pun akan berdampak bagi para petani sawit di Indonesia.

"Kita akan lawan. Karena dampaknya pasti banyaklah petani kita nanti jadi harganya turun kan menderita," kata dia saat ditemui di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/3/2019). 

Luhut mengatakan, imbas dari diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa, Pemerintah Indonesia akan mengkaji untuk memboikot terhadap beberapa produk Eropa. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perlawanan yang dilakukan pemerintah.

"Kita serius mempertimbangkan ini (pemboikotan) kalau sekarang 20 juta rakyat kita menjadi sengsara gara gara itu. Presiden (Jokowi) tidak mau rakyatnya sengsara gara-gara itu dan Presiden bilang lawan!," tegasnya.

Meski perlakuan ini, ia mengakui akan berdampak pada perang dagang antar kedua negara ini, tapi pemerintah tetap memperkuat untuk memboikot produk-produk asal Eropa.

"Kita tidak mau (perang dagang terjadi) tapi kalau kita terus membela petani kita terus lakukan," pungkasnya.(liputan6)

KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari