Wanprestasi Saham Senilai Rp 52 M, Prabowo Digugat

Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Wanprestasi Saham Senilai Rp 52 M, Prabowo Digugat

08 March 2019 22:13 | • Wartawan : redaksi • Editor : Laura Renalsi • Dibaca : 9 kali
Indosiana - Tim Kuasa Hukum Djohan Teguh Sugianto menggugat calon presiden (capres) Prabowo Subianto terkait wanprestasi atau ingkar janji dalam jual beli saham.

Hal ini tersebut disampaikan oleh salah satu tim kuasa hukum, Fajar Marpaung, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jaksel, Jum'at (8/3/2019).

"Tim Kuasa Hukum telah mendaftarkan gugatan perdata wanprestasi terhadap bapak Prabowo Subianto. Ini sehubungan dengan adanya perjanjian pembelian dan penjualan bersyarat saham klien kami Djohan Teguh sebagai penggugat 20 persen di Nusantara International Enterprise Berhad Malaysia," kata Fajar.

Dia mengatakan gugatan tersebut sudah terdaftar dalam perkara nomor 233/PDT.G/2019/PN.JKT.Sel. Selain Prabowo, pihak tergugat lainnya yakni PT BNI, PT TRJ, Rusnaldy selaku notaris di Jakarta, dan Nusantara International Enterprise (L) Berhad.

Fajar menjelaskan kronologi perjanjian jual beli saham itu disepakati pada Agustus 2011. Dia mengatakan pihaknya telah memberi somasi karena pembayaran tak tuntas.

"Jadi intinya bahwa perjanjian jual beli saham ini bersyarat itu Agustus 2011 dengan kesepakatan Bapak Prabowo Subianto membeli saham klien kami 20 persen di PT Nusantara Internasional Enterprise itu dengan harga Rp 140 miliar. Dan itu dilakukan pembayaran dengan uang muka pertama Rp 24 miliar kemudian setiap bulannya dicicil setiap akhir bulan Rp 2 miliar. Dan selama 58 kali dan jatuh tempo pelunasan tanggal 31 Juli 2016," tuturnya.

"Ternyata angsuran ini sampai batas akhir jatuh tempo pelunasan itu Bapak Prabowo Subianto baru membayar Rp 88 miliar. Jadi masih sisa Rp 52 miliar. Dan terakhir Bapak Prabowo Subianto itu membayar angsuran itu terakhir Januari 2015. Klien kami sejak Desember 2016 sudah mensomasi mengingatkan Bapak Prabowo Subianto untuk melunasi kewajibannya karena sudah jatuh tempo 31 Juli 2016," sambung Fajar.

Pada 2017 dan 2018,tambah Fajar, pihaknya mengirimkan surat kembali ke Prabowo. Dia mengatakan BNI menegur kliennya untuk segera melunasi pembayaran. BNI dalam hal ini berperan sebagai rekening penampungan.

Fajar mengatakan aset kliennya terancam dieksekusi. Hal ini jadi alasan mereka melayangkan gugatan.

"Dan terakhir Oktober ya 2018 BNI mensomasi klien kami. Oktober, November, Januari mengingatkan supaya klien kami melunasi sisa kewajiban Rp 88 M, karena sumber pembayaran yang dari Bapak Prabowo Subianto itu, itu terakhir dibayar sampai terakhir Januari 2015 dan baru Rp 88 miliar. Jadi masih ada sisa Rp 52 miliar yang belum dilunasi. Dan BNI akan mengambil sikap mengeksekusi aset klien kami," tuturnya.(detik)

KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari