A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Maret Ini Gaji Perangkat Desa Akan Setara PNS

Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Maret Ini Gaji Perangkat Desa Akan Setara PNS

25 January 2019 17:24 | • Wartawan : redaksi • Editor : Laura Renalsi • Dibaca : 57 kali
Indosiana – Skema baru untuk gaji perangkat desa akan dipastikan pemerintah paling lambat pada akhir Maret ini. Skema baru ini bersifat minimum, di mana desa masih dapat mengalokasikan tunjangan bagi perangkat desa.

Keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat tingkat menteri yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Bappenas, Menpan-RB, serta Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menko PMK Puan Maharani sesuai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin.

“Persiapan teknis seperti yang kami pernah sampaikan dan presiden sampaikan ini harus selesai sebelum 28 Januari. Hari ini tanggal 24 Januari, alhamdulilah sudah selesai dilakukan dengan kesepakatan seluruh menteri yang hadir,” tandasnya.

Puan menjelaskan, untuk kepala desa gaji atau pengasilan tetap (siltap) setara dengan gaji pkok PNS golongan IIA. Sementara untuk sekretaris desa sebesar 90% dari gaji kepala desa. Untuk perangkat pelaksana besarannya adalah 80% dari gaji kepala desa.

“Pemberian penghasilan tetap kepada perangkat desa dan pelaksana desa selambat-lambatnya insyallah kami lakukan pada akhir Maret 2019,” tandasnya. Terkait sumber alokasi gaji, Menkeu Sri Mulyani tidak menjelaskan secara spesifik.

Dia mengatakan, alokasi diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di mana APBDes berasal dari banyak sumber. Mulai dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana bagi hasil, pendapatan asli desa, dan lainnya.

“Sebagian besar (APBDes) tetap dipakai untuk pembangunan daerah, sebesar 70%. Namun untuk keperluan operasional di desa yang 30% definisinya ada di situ. Jadi, tetap akan menggunakan APBDes, termasuk sumber ADD dari APBD yang dilakukan kabupaten dan kota,” paparnya.

Dia juga memastikan tidak akan ada penurunan penghasilan saat skema baru diterapkan. Menurut dia, jika mengalami penurunan maka akan terjadi demoralisasi. Seperti diketahui banyak desa yang sudah mengalokasikan gaji lebih tinggi dibandingkan dengan skema baru.

“Jadi, dalam peraturan perundang-undangan (peraturan pemerintah) nanti disebutkan adalah minimal. Untuk daerah lain yang akan memberikan tunjangan adalah optional. Ini karena nanti ada daerah yang sudah sangat makmur di mana mereka memberikan tunjangan yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo menyebut, banyak perangkat desa sebenarnya sudah memiliki gaji di atas gaji pokok PNS golongan IIA. Hal ini akan bermanfaat bagi desa-desa yang belum mencapai angka tersebut. 

“Daerah yang BUMDesnya sukses, ada kepala desa yang pendapatannya di atas Rp10 juta. Jadi, ini untuk daerah yang itunya belum tercapai. Jadi itu minimalnya. Tidak mengubah yang sudah tinggi,” ungkapnya.

Eko mengatakan akan melakukan perhitungan untuk memformulasi ulang dana desa. Hal ini dilakukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. 

“Ini supaya komponen pembangunannya bisa ditarik dari dana desa. Tidak ditarik dari ADD. Ini agar ADD-nya bisa sepenuhnya digunakan untuk penghasilan tetap (perangkat desa),” katanya.(okezone)
KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)