Guru Honorer Di Bogor Demo Tolak CPNS

Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Guru Honorer Di Bogor Demo Tolak CPNS

19 September 2018 21:13 | • Wartawan : redaksi • Editor : Laura Renalsi • Dibaca : 108 kali

INDOSIANA - Ribuan guru honorer menolak dibukanya tes CPNS untuk umum dengan berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor, Rabu (19/9/2018).

Massa menuntut pemerintah mencabut Peraturan Menteri yang membatasi usia calon PNS serta memprioritaskan pengangkatan CPNS dari guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. 

Halim Sahabudin, Ketua Persatuan Guru Honorer Kabupaten Bogor menilai penerimaan CPNS oleh pemerintah ini tidak adil. Sebab, guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak bisa mengikuti tes CPNS lantaran terbentur usia.

"Padahal banyak honorer yang yang mempunyai kapasitas mumpuni bahkan dibayar dengan upah di bawah UMK," kata Halim.

Ia juga meminta Pemkab Bogor untuk menerbitkan surat keputusan (SK) sebagai payung hukum agar profesi guru honorer tidak disebut ilegal, seperti yang disebut Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

"Sejak pertama kali kami melalukan aksi, sampai sekarang SK itu belum diterbitkan. Selama ini SK yang kami dapatkan hanya dari kepala sekolah," terang Halim.

Salah satu guru honorer Igo Riyanto mengaku sudah menjadi guru honorer selama 26 tahun. Meski puluhan tahun mengajar di SMP Negeri 1 Cigombong, namun statusnya masih honorer.

Setiap bulan, pria berusia 46 tahun ini hanya menerima upah sebesar Rp 700 ribu per bulan. Padahal, dia harus menghidupi istri dan keempat anaknya yang masih mengenyam pendidikan.

"Upah di tiap SMP beda-beda. Kalau saya 1 jam mengajar dibayar Rp 35 ribu. Kalau ngajar 20 jam berarti sekitar Rp 700 ribu," kata dia.

Kini, ia dan ribuan rekan seprofesinya hanya berharap adanya perhatian dari pemerintah agar segera mengangkat mereka menjadi PNS agar di hari tuanya mendapat hidup yang layak.(liputan6)
KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari