Adu kuat tagar pemilihan presiden 2019

Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Adu kuat tagar pemilihan presiden 2019

25 April 2018 09:49 | • Wartawan : redaksi • Editor : Elvi Darmawarni • Dibaca : 43 kali

Indosiana.com - Perang politik di dunia maya semakin nyata dengan bermunculannya gerakan dari pihak-pihak yang ingin presiden baru, dengan relawan pendukung Joko Widodo.Gerakan #gantipresiden2019 diinisiasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digawangi politikus Mardani Ali Sera. Dia ingin gerakan politik menggagalkan Jokowi untuk kembali berkuasa. Caranya sesuai dengan konstitusi. Memilih presiden baru di 2019.

Di kubu lain, lahir gerakan #Jokowiduaperiode. Relawan dan parpol pendukung Jokowi dengan lantang menyuarakan itu. Genderang perang tagar pun dibunyikan.

"Itu gerakan politik biasa saja. Kan ada gerakan politik 2019 ganti presiden. Lalu ada gerakan Jokowi presiden lagi kan gitu. Enggak apa-apa menurut saya bagus. Meriah lah," kata Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD saat dihubungi merdeka.com, Senin (22/4).

Mahfud mengapresiasi perang tagar sebagai bagian dari kedewasaan demokrasi untuk memeriahkan perhelatan pemilihan presiden. Dia memberi catatan satu hal yang paling benar. Indonesia menggelar pemilihan presiden. Entah nantinya muncul sosok presiden baru. Atau kembali berkuasanya Presiden Jokowi.

"Tetapi yang benar di antara semua itu, 2019 pemilihan presiden itu betul. Tetapi kalau soal tagar itu kan siapa yang kuat. Yang satu bilang 2019 Jokowi tetap presiden ada juga yang satunya bilang 2019 ganti presiden. Silakan saja politik yang meriah. Yang benar itu 2019 pemilihan presiden ," ungkap Mahfud.

Sah-sah saja gerakan apa pun sebagai pemanasan jelang Pilpres 2019. Justru itu bakal menambah semarak dan meriah perhelatan pemilu di 2019. Asalkan dilakukan dengan cara santun.

"Menurut saya hal biasa saja. Ada lagi yang bilang 2019 ganti wakil presiden. Kan gitu boleh-boleh saja. Kan cuma seneng-seneng saja. Berarti demokrasi kita meriah."

Pakar Hukum Tata Negara lainnya, Yusril Ihza Mahendra menilai, tagar yang marak muncul di kaus dan media sosial merupakan bentuk gerakan politik.

"Enggak ada konstitusionalnya. Itu minta supaya Jokowi diganti sama yang lain. Kalau minta Jokowi jadi presiden lagi kan mestinya minta presiden dua periode. Kalau minta diganti itu ganti sama yang lain. Ini enggak ada persoalan konstitusional ini persoalan politik saja," singkatnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan melihat, gerakan politik dengan beragam tagar itu tidak melanggar aturan. Apalagi saat ini belum terdapat penetapan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman juga menyatakan hal sama. Pihaknya belum memiliki aturan untuk menyikapi gerakan politik adu tagar itu. Perlu dikaji apakah itu dapat dikategorikan kampanye atau tidak.

"Tugas pertama kita mendefinisikan apakah kegiatan itu masuk kampanye atau bukan. Kalau kategori kampanye maka jelas dilarang," ucap Arief.
KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari