Benarkah Utang Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur?

Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Benarkah Utang Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur?

21 March 2018 14:03 | • Wartawan : redaksi • Editor : Elvi Darmawarni • Dibaca : 24 kali
Indosiana.com - Pengamat ekonomi Faisal Basri menampik pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahwa utang pemerintah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Faisal, pembangunan infrastruktur lebih banyak didanai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Terbukti bahwa utang itu relatif kecil hubungannya dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang berutang bukan APBN, tapi BUMN-BUMN Karya itu," tuturnya di Kantor Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Faisal mencontohkan proyek LRT yang hanya memakai Rp 1,6 triliun dana dari APBN, selebihnya dibebankan kepada PT Adhi Karya selaku kontraktor, Ia menambahkan, Hutama Karya juga diminta berutang untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Sumatera.

Selain itu, untuk pembangunan transmisi listrik, yang dahulu memakai anggaran APBN namun sekarang dibebankan pada PT PLN (Persero).

"Jadi pembangunan infrastruktur itu makin banyak dibiayai oleh utang BUMN yang tidak masuk dalam kategori utang (pemerintah) yang kita bicarakan," ujar dia.

Faisal menjelaskan, jika dulu negara memang sepenuhnya berutang untuk proyek pembangunan, tapi sekarang utang dibagi kepada hal yang lebih umum dan generik. "Jadi enggak bener nih, sorry Pak Darmin," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menanggapi posisi kenaikan utang Indonesia yang dijadikan sebagai perdebatan politik. Menurutnya, bisa saja utang tidak meningkat, tetapi dengan syarat pembangunan infrastruktur menjadi lambat.

"Jadi itu hanya dikembangkan ke arah isu politik. Sebetulnya pilihannya bisa saja pemerintah tidak menambah utang tapi infrastrukturnya mungkin diperlambat. Mau pilih yang mana? Bikin infrastruktur itu kan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat," ujar Darmin pada 20 Maret 2018.

Darmin mengatakan, utang Indonesia meningkat karena simpanan (saving) Indonesia tidak cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sejauh ini pun, pemerintah secara intensif telah menjelaskan kepada masyarakat terkait penggunaan penarikan utang tersebut.

"Kita sudah jelaskan semuanya mengenai utang. Bahwa kita itu, memang perlu membangun infrastruktur ya kan. Kita saving-nya tidak cukup tinggi sehingga kita perlu dana. Itu juga bukannya sesuatu yang berlebihan di luar kontrol karena rasio utang kita terhadap PDB-nya masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain," jelas Darmin.
KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari