A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Proses Pemeriksaan Data Parpol untuk Pemilu di KPU

Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Proses Pemeriksaan Data Parpol untuk Pemilu di KPU

05 October 2017 14:01 | • Wartawan : redaksi • Editor : • Dibaca : 131 kali
Jakarta - Peserta Pemilu 2019 wajib menginput data di sistem informasi partai politik (sipol). Dan data di sipil nantinya akan dicek saat pendaftaran.

Pendaftar harus melengkapi data untuk diinput dalam sipol. Data tersebut dicetak dan dibawa beserta dokumen lainnya ke KPU.
"Kalau partai datang hal yang pertama, kami cek dokumen pendaftaran yang dibawa. Dokumen itu urutannya sesuai yang disyaratkan," ujar Komisioner KPU Viryan di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2017).

Pada Urutan dokumen yang dibawa untuk verifikasi faktual adalah formulir lampiran 4 model F1-Parpol, model F3-Parpol, lampiran model F5-Parpol, model F11-Parpol, surat keputusan (SK) partai politik tentang pengurus tingkat pusat, bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor partai politik.

"Misalnya ya, paling atas form F parpol, surat pendaftaran partai politik, itu harus di atas. Itu sudah diatur dalam juknis kita, di bawahnya F1, di bawahnya lagi F3 selanjutnya F4. Nah ini harus berurutan, kenapa harus berurutan? karena dokumen ini nasional,"ujar Viryan.

Bagaimana bila data yang dicantumkan belum lengkap? Nantinya, KPU akan memberikan rincian terkait data yang sudah lengkap dan harus diperbaiki.

"Tapi kalau belum lengkap, kami hanya menyampaikan (rincian data) ceklisnya, termasuk yang ada dan belum ada. Nah, itu kami print yang kami berikan dokumen ceklisnya itu, dan seluruh dokumennya dikembalikan. Jadi tidak ada, ini titip dulu, lalu kurangnya menyusul, tidak ada. Karena itu dokumen politik," jelas Viryan.

Proses pemeriksaan data saat pendaftaran memakan waktu sekitar 1 jam atau lebih. Dan juga "Proses pemeriksaan itu bisa lebih dari satu jam, karena itu kan (dokumen) banyak kami cek semuanya," kata Viryan.



(detik)
KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari