Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Ketua KPU Ajak Kaum Muda untuk Memilih

02 October 2013 17:00 | • Wartawan : Gebril Daulai • Editor : • Dibaca : 350 kali
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik mengajak kaum muda untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Menurutnya pemuda justru harus menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih.

“Kami mengajak kaum muda untuk tidak Golput pada Pemilu 2014. Jangan menghindar dari Pemilu. Kita harus memiliki spirit untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Mekanisme yang konstitusional ya melalui Pemilu,” terang Husni saat menerima sejumlah pengurus Pimpinan Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Rabu (2/10).

Menurut Husni, selama ini kaum muda yang jumlahnya rata-rata mencapai 30 persen dari jumlah pemilih menjadi penyumbang utama penurunan partisipasi Pemilih. Padahal dalam konteks pendidikan, kesehatan dan akses, anak muda lah yang paling memungkinkan untuk menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Husni berharap gerakan kaum muda dan mahasiswa ikut membantu menyampaikan gagasan tentang strategi yang efektif untuk mendekati pemilih muda yang di dalamnya termasuk pemilih pemula. “Kami sangat terbuka dengan kritikan dan gagasan dari para kaum muda untuk bersama-sama meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.

Dalam kontek peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu, kata Husni, pihaknya sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satunya pengaturan pemasangan alat peraga kampanye. Di mana, partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tidak diperbolehkan lagi memasang alat peraga secara serampangan.  “Kami menginginkan partai politik dan para caleg lebih banyak melaksanakan pertemuan tatap muka dengan pemilih. Masyarakat pastinya berkeinginan juga untuk menyampaikan aspirasinya kepada partai politik dan para caleg yang akan dipilihnya,” ujar Husni.   

Husni mengakui, adanya kekhawatiran sejumlah pihak kebijakan tersebut justru akan membuka peluang tingginya biaya kampanye. Menurut Husni untuk mengumpulkan orang dalam kampanye tidak selalu berpatokan pada anggaran. “Di situlah dituntut kreatifitas partai politik untuk menyiapkan acara yang dapat menarik perhatian masyarakat,” ujarnya.

Selain mengatur pemasangan alat peraga kampanye, KPU juga berupaya meningkatkan kualitas daftar pemilih. Menurut Husni sejak dilakukan sinkronisasi antara Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), data yang sudah sesuai terus bertambah.

Jumat mendatang (4/10), kata Husni, KPU akan kembali memaparkan hasil sinkronisasi tersebut dihadapan Komisi II DPR dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Data pemilih kita semakin membaik. Selisih antara DPSHP dengan DP4 makin berkurang,” ujarnya.

Husni menjelaskan data KPU yang tidak sinkron dengan data Kementerian Dalam Negeri bukan berarti semua variabel datanya tidak sama. “Yang tidak sama itu hanya pada beberapa variabel saja, dan itu dapat dilacak lagi. Misalnya digit ke-16 dalam NIK berisi nol, treatment yang dilakukan cukup mencari satu angka terakhir yang hilang tersebut,” ujarnya.

Husni menegaskan sinkronisasi data KPU dengan Kemendagri tidak mungkin menghasilkan data yang persis sama. “Pastinya ada perbedaan karena DP4 itu diterima KPU pada Februari 2013 dan data itu dibangun enam bulan sebelumnya. Dalam perjalanannya tentu ada yang meninggal, pindah, sudah menikah, berubah status menjadi TNI/Polri,” jelasnya.

Pimpinan Pusat KAMMI mendukung kebijakan KPU yang melakukan pengaturan pemasangan alat peraga kampanye. Menurut mereka kebijakan itu akan berdampak pada berkurangnya pengeluaran biaya kampanye.  Melalui jaringan KAMMI yang tersebar di 500 kampus di Indonesia, KAMMI bertekad ikut membantu mengedukasi pemilih pemula dan pemilih muda. Dalam Pemilu sebelumnya KAMMI melaksanakan sejumlah kegiatan untuk pendidikan pemilih di antaranya lomba cerdas cemat Pemilu dan sosialisasi lewat mural atau lomba lukis dinding. (*) 
KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari