Gubernur Sumbar: Penganggaran Pemerintah Tak Cerminkan Pelayanan Publik

Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Gubernur Sumbar: Penganggaran Pemerintah Tak Cerminkan Pelayanan Publik

12 July 2013 09:04 | • Wartawan : Fathul Abdi • Editor : • Dibaca : 244 kali
Pemerintah ada untuk masyarakat, sehingga diperlukan aparatur pemerintah yang mengerti tugas, untuk menciptakan pemerintahan yang bagus. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang seharusnya dilayani. Namun, hal tersebut baru berupa teori saja bagi Sumbar. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, saat melakukan launching Pusat Kajian Pelayanan Publik (PKPP) Nusantara dan dialog publik di auditorium gubernuran, Kamis (11/7).

"Semua itu hanya tinggal teori saja. Karena dapat dilihat dari penganggaran yang terdapat di 19 kabupaten/kota yang terdapat di Sumbar. Di mana dalam penganggaran tiap tahunnya, 60% anggaran di tiap-tiap kab/kota adalah hanya untuk belanja pegawai. Kita ingin meningkatkan pelayanan publik, namun dari anatomi anggaran saja kita sudah tidak menggambarkan perbuatan yang memberikan pelayanan baik kepada publik," katanya.

Irwan juga mempertanyakan bahwa bagaimana mungkin sisa anggaran sekitar 40%, yang tidak sebanding dengan pemakaian oleh pemerintah tersebut, diberikan kepada masyarakat. Sehingga dipastikan, masyarakatlah yang kesusahan untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang dibutuhkan dari pemerintah. "Mau mengharap Pendapatan Asli Daerah? tidak akan mungkin mencukupi anggaran untuk masyarakat. Sehingga ujung-ujungnya yang dipakai adalah anggaran dari provinsi dan pusat," ungkapnya.

Atas hal tersebutlah, Irwan Prayitno mengatakan bahwa pelayanan publik adalah suatu hal yang sangat sulit dilakukan. Sehingga ia mengharapkan kehadiran PKPP ini dapat mengatasi permasalahan itu semua. Karena begitu banyaknya tata cara birokrasi yang dilalui oleh masyarakat, sehingga membuat masyarakat berfikiran aparatur pemerintah telah menghambat langkahnya untuk bertemu pemerintah.

"Tidak ada proses menghalang-halangi untuk bertemu dengan pemerintah. Namun masyarakat harus tahu, bahwa memang itu adalah peraturan dan tata caranya. Seperti bertemu dengan saya, harus melewati beberapa bagian seperti Sekda, asistennya, dan lain-lain, memang itu mekanisme," jelasnya. (*)
KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)