Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Pemerintah akan Terbitkan Tujuh Juta Sertifikat Lahan 2018

17 August 2017 09:26 | • Wartawan : Redaksi • Editor : Elvi Darmawarni • Dibaca : 34 kali
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan dapat menerbitkan tujuh juta sertifikasi lahan pada 2018.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam konferensi pers RAPBN 2018 dan Nota Keuangan di Jakarta, Rabu (16/8/17) malam, mengatakan pemerintah akan memprioritaskan akses pada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang masih bermasalah mengenai legalitas asetnya.

"Di mana selama ini masih rendah. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah sertifikasi 5 juta tanah, dan nanti 2018 menjadi 7 juta," ujar Sofyan.

Hingga saat ini, aset masyarakat yang memiliki sertifikat baru sekitar 46 juta. Padahal, total ada 126 juta aset yang harus disertifikasi. Mayoritas dari aset itu adalah lahan.

Sofyan menuturkan sedikitnya jumlah masyarakat kelas menengah dan bawah yang memiliki aset bersertifikat telah membuat mereka sulit mengakses perbankan.

Dengan gencarnya sertifikasi lahan, dia berharap, rasio iklusi keuangan yang saat ini sebesar 64 persen akan semakin meningkat.

Dia mengklaim masyarakat cukup antusias dengan kebijakan pemerintah menerbitkan sertifikasi tanah dan redistribusi aset.

Saat ini, penyalurannya tercatat sudah mencapai 250 ribu hektare tanah dengan 1,3 juta sertifikasi siap diberikan.

"Selama ini konflik tanah cukup kuat. Baik dari masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, hingga masyarakat dengan pemerintah. Ketika tidak ada sertifikasi maka masyarakat yang lemah akan menjadi korban," ujarnya. (*)

KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari