Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
Indosiana.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Kominfo Intens Komunikasi dengan Telegram

20 July 2017 13:16 | • Wartawan : redaksi • Editor : Elvi Darmawarni • Dibaca : 5 kali
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menuturkan perkembangan terkini komunikasi dengan pihak Telegram. Layanan pesan instan asal Rusia tersebut telah diblokir sejak Jumat (14/7/2017) dan mereka menyatakan akan berkomunikasi intensif dengan pemerintah.

"Teman-teman sekarang sedang komunikasi terus dengan Telegram yang fokusnya adalah menyiapkan semacam tata cara," ujar Rudiantara ditemui di Menara Kibar, Cikini, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

"Telegram ini kan berbeda dengan platform yang lain yang sifatnya komersial. Mereka menyatakan non-profit organization, caranya berbeda. Yang penting ke depan ada sesuatu konten dianggap bertentangan dengan radikalisme, terorisme, Telegram bisa merespon dengan cepat," tambahnya.

Pemblokiran terhadap ke-11 Domain Name System (DNS) milik Telegram tersebut dikarenakan tidak ditanggapinya permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal konten terorisme dan radikalisme yang terdapat di platform mereka.

Ke-11 DNS milik Telegram meliputi t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

"Ini kan gara-garanya dari 2016 bulan maret sudah lima atau berapa kali sudah hubungi, tidak ada respons," sebutnya.

Normalisasi Telegram

Diberitakan sebelumnya, pembukaan pemblokiran atau normalisasi terhadap Telegram bisa dilakukan. Syaratnya, apa yang diminta oleh Pemerintah Indonesia terhadap messaging chat besutan Pavel Durov tersebut bisa direspon dengan cepat.

"Seberapa cepatnya normalisasi, itu tergantung mereka merespon dan memenuhi ketentuan yang ada. Bila terpenuhi, kita bisa lakukan normalisasi," ujar Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi, Semuel Abrijani Pengeran di Kementerian Kominfo, Senin (17/7/2017).

Pemblokiran terhadap layanan pesan instan besutan Pavel Durov ini karena sering dimanfaatkan untuk komunikasi dan penyebaran propaganda terorisme dan paham radikalisme. Ini terbukti dari rentetan kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2017.

"Dari data 2015-2017, hanya ada dua kasus (terorisme) yang tidak pakai Telegram. Mereka memanfaatkan kecanggihan daripada teknologi yang ada. Itulah sebabnya, kita harus mengambil langkah yang cepat dan strategis untuk melakukan pencegahan," tutur pria yang disapa Semmy ini.

KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 
Sumatera Barat
Internasional
Yogyakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jambi
Gorontalo
Bengkulu
Banten
Jakarta
Bali
Papua
Sumatera Utara
Aceh
Nasional

Terbaru

Terpopular

Dikomentari