;

Alirman Sori: Pemerintah Harus Berlakukan Nasional Lockdown

Alirman Sori: Pemerintah Harus Berlakukan Nasional Lockdown

Jika pemerintah tidak tepat dan cepat mengambil tindakan pemberantasan wabah pandemik korona (Covid-19), maka akan semakin banyak korban meninggal akibat virus ini. Hal itu ditegaskan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, asal Sumbar, Alirman Sori, Senin (30/3). Kekhawatiran yang disampaikan Alirman Sori ini, tak lepas dari semakin meningkatnya jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan banyaknya korban jiwa orang meninggal dunia karena korona.

Semestinya tegas Alirman Sori, pemerintah sudah memberlakukan Nasional Lockdown. Cara inilah yang efektif memutus mata rantai penyebaran pandemik Covid-19. Dikatakan, Alirman Sori, Indonesia harus berkaca diri dengan negara lain yang lebih dahulu dijangkiti pandemi Covid-19, seperti Wuhan, Rusia, Italy, Iran dan negara lainnya, langkah mereka memerangi virus yang berbahaya itu dengan kebijakan yang tegas dan berani. Tetapi diikuti dengan kebijakan yang melindungi rakyat menyediakan kecukupan sembako selama kebijakan lockdown dan tidak cukup dengan imbauan.

Menanggapi adanya keinginan Pemerintah membuka donasi dari rakyat untuk penanganan Covid-19, menurut Alirman Sori adalah kebijakan yang tidak tepat dan tidak populer di tengah rakyat menderita, mestinya Pemerintah yang harus membantu dan dilindungi rakyat. Menurut, Alirman Sori, sebelum pemerintah terlanjur membuka donasi, sebaiknya kuburkan rencana itu, sungguh tidak bijak kalau hal itu dilakukan, akan lebih tepat melibatkan para konglemerat ikut menyumbang secara moril dan materil membantu pembiayaan pemberantasan Covid-19. "Untuk mencegah mewabahnya pandemik Covid-19, kalau pemerintah mau hadir di tengah rakyatnya untuk melindungi rakyatnya, apapun bisa dilakukan oleh pemerintah," ujar Alirman Sori.

Jangan Berdalih Soal Keuangan
Alirman Sori mengatakan, untuk penguatan nilai rupiah pemerintah sanggup menyediakan lebih kurang Rp 300 triliun, memindahkan ibu kota pemerintah sanggup menyediakan uang lebih kurang Rp 460 triliun. "Pertanyaannya kenapa untuk membiayai lockdown pemerintah tidak sanggup menyediakan uang hanya sekitar Rp 126 triliun," tanya Alirman Sori.

Ia menyebut, untuk biaya lockdown, hitungannya jika penduduk Indonesia 300 juta jiwa, biaya per jiwa setiap hari Rp 30.000. Jika dikalikan 14 hari hanya menghabiskan uang Rp 126 triliun. Itu kalau semua jiwa dibiayai selama lockdown (14 hari). Jika hanya 50 parsen dari jumlah penduduk yang dibiaya berarti hanya menghabiskan uang Rp 63 triliun. 

Nyaringnya suara pemerintah dan pemerintah daerah mengimbau, agar warga berdiam diri di rumah (stay at home) untuk mencegah penyebaran pandemik Covid-19, pantas diapresiasi, tetapi berdiam bagi warga yang kehidupannya dari penghasilan harian, hanyalah suatu keniscayaan. "Warga yang hidup dari penghasilan harian, harus mendapat perlindungan dari pemerintah, tidak cukup sebatas imbauan saja," ujar Alirman Sori.

Ia juga menyampaikan prihatin, melihat situasi para medis yang bekerja dalam keterbatasan APD, yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, karena mereka adalah garda terdepan dalam penyelamatan jiwa manusia, namun proteksi dirinya sebagai penyelamat misi kemanusiaan terhadap ancaman pandemik Covid-19 terabaikan. Untuk itu perlu kebijakan nyata memberikan perlindungan kepada para medis, dengan  alat pelindung diri berkualitas, sehingga terlindungi dan terjaga keselamatan mereka dalam memberikan pelayanan kepada korban Covid-19. "Untuk mencegah mewabahnya pandemik Covid-19, kalau pemerintah mau hadir ditengah rakyatnya untuk melindungi rakyatnya, apapun bisa dilakukan oleh pemerintah," ujar Alirman Sori. (*)

Infografis Covid-19 Indonesia

;