;

Maambiak Rambuik Dalam Tapuang

Maambiak Rambuik Dalam Tapuang

Bak ma ambiak rambuik dalam tapuang, rambui dapek tapuang indak baserak. (Seperti mengambil sehelai rambut dalam tepung, rambut dapat diangkat sedangkan tepungnya tidak berserakan). Begitulah petuah minang ini mengajarkan kepada kita semua untuk berhati hati dalam melakukan pekerjaan termasuk dalam mengambil keputusan. Jangan sampai kebijakan yang kita ambilkan menimbulkan masalah baru dan memicu efek negative pada sector lain.

Beberapa hari ini masyarakat dibikin senang dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan relaksasi kredit. Tak tanggung tanggung kredit yang bisa direlaksasi dalam nominal yang relative besaruntuk satu tahun. Sungguh ini sebuah kebijakan luar biasa dan sangat berpihak pada masyarakat banyak. Sebab, satu tahun bukanlah waktu yang singkat dalam sebuah operasional perusahaan.

Kelonggaran. Asal kata ini adalah Longgar alias lapang. Dalam bidang ekonomi kelonggaran ini berarti kemudahan sehingga kreditur dapat sedikit lega dalam melaksanakan kewajibannya. Ada pembenaran bagi kreditur untuk melewati time scedul yang sudah ditetapkan karena sesuatu hal. Kewajiban yang sudah jatuh tempo berdasarkan kontrak kerjasama dapat diabaikan untuk beberapa waktu. 

Saat ini tafsir masyarakat khususnya debitur menterjemahkan kelonggaran itu dengan pengampunan. Pengampunan atau ampun asal katanya secara terminology memaafkan atau melupakan atau menganggap tidak ada. Bila itu dikaitkan dengan bidang ekonomi maka ada kebebasan untuk tidak melaksanakan kewajiban walaupun kebijakan itu sudah dikuatkan dengan kontrak kerjasama.

Kini dua kata antara kelonggaran dan pengampunan menjadi bias seiring adanya arahan pemerintah untuk membantu masyarakat akar rumput dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar cicilan dan bunga. Terutama untuk kredit UMKM dan kredit cicilan kendaraan bermotor. 

Disadari atau tidak, arahan pemimpin bangsa ini diterjemahkan dalam bentuk dan kepentingan yang berbeda. Fakta dilapangan menunjukan kelonggaran itu sebagai sebuah bentuk pengampunan untuk tidak melaksanakan kewajiban dalam satu tahun. Padahal yang dimaksudkan oleh pemerintah bukan seperti itu, hanya sebatas me rescedul atau relaksasi kredit bukan memgampuni. Artinya, bagi kreditur yang betul betul tak mampu melaksanakan kewajiban bisa mendapatkan keringanan sedangkan yang masih punya kemampuan tetaplah melaksanakan kewajibannya.

Multi tafsir bahkan penafsiran sepihak ini musti segera diluruskan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuanngan. Apalagi nominal kredit yang diberikan kelonggaran itu bernilai relative besar. Penulis melihat ini sangat penting untuk diluruskan dan terjemahkan dalam bentuk lebih teknis lagi oleh otoritas jasa keuangan. Kalau tidak, maka dampak yang jauh lebih besar justru akan terjadi, termasuk ambruknya lembaga keuangan baik bank maupun non bank khususnya lembaga keuangan mikro yang memang banyak bersentuhan dengan UMKM tersebut. Selain itu benturan dilapangan antara nasabah dengan lembaga keuangan dapat dipastikan bakal terjadi.

Seperti apa dampak dari kesalahan tafsir tersebut? Pertama akan mengantarkan lembaga keuangan kepada kondisi kesulitan likuiditas dan cash flow. Sebab, cicilan hutang beserta bunga merupakan darah bagi sebuah lembaga keuangan dalam menghasilkan cash flow. Jika kelonggaran itu di berlakukan selama satu tahun bagaimana lembaga keuangan itu akan bisa bertahan untuk membiayai operasionalnya. Ini sama artinya mengantarkan lembaga keuangan pada posisi sulit dan bahkan bisa jadi pailit.

Kedua memicu krisis likuiditas. Penafsiran sepihak atas arahan pemerintan akan berdampak pada kemampuan lembaga keuangan untuk menunaikan kewajiban membayar beban bunga. Bila itu terjadi maka resiko penarikan dana menjadi tak terhindarkan. Ketiga, Moral Hazard. Saat ini penafsiran sepihak telah membuat para kreditur seperti mendapatkan pengampunan kredit untuk satu tahun. Padahal kebijakan mengembirakan untuk debitur itu hanya diperuntukan bagi kredit UMKM  dan kredit cicilan kendaraan terutama untuk pembelian sepeda motor ojek online atau sejenisnya.

Mengingat moral Hazar itu sudah terjadi dan lembaga keuangan juga terimbas dari wabah covid 19 ini maka pemerintah melalui Ototitas Jasa Keuangan musti menerbitkan edaran dan melakukan berbagai langkah strategis terutama memperjelas dan mempertegas kelonggaran itu seperti apa dan untuk sector apa saja. Jangan sampai kelonggaran itu berlaku umum untuk semua sector. Jika tidak yakinlah kelonggaran ini akan membuat lembaga keuangan kita menjadi rontok dan dihadapkan pada kondisi sulit.

Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan pemerintah saat ini untuk melindungi lembaga keuangan dan menjaga agar sector usaha ini bisa bertahan. Pertama relaksasi dan kelonggaran itu jangan mematok jangka waktu satu tahun tapi berlakukan setidaknya per tri wulan sehingga bisa dilakukan evaluasi dan monitoring dengan tepat. Jika dalam  rentang satu triwulan belum membaik maka dapat diperpanjang ke triwulan berikutnya. Konsekwensinya pemerintah pun mesti memberikan stimulus untuk melonggarkan kewajiban dunia usaha termasuk kemudahan dan kelonggaran pajak.

Kedua,  menurunkan lagi tingkat bunga agar lembaga keuangan bisa mengurangi cost of fund dan melakukan efisiensi. Khususnya untuk bunga deposito. Sedapat mungkin pemerintah juga melakukan stimulus untuk kelonggaran dan pengurangan kewajiban primer lainnya seperti penurunan tarif dasar listrik, penurunan tarif dasar telepon dan kalau bisa penurunan harga BBM serta relaksasi pembayaran pajak. Sebab, kewajiban rutin tersebut juga memiliki multiplier efek pada daya beli masyarakat.

Ketiga, lahirkan aturan teknis lebih detail sector dan kredit apa saja yang boleh relaksasi. Apa kewajiban minum saat relaksasi tersebut apakah pengurangan cicilan 50 persen plus bunga dengan konsekwensi pengurangan ini akan diakumulasi diakhir periode kredit atau seperti apa. Jangan biarkan ba katiak ula (ketidakpastian) seperti saat ini. Sebab, lembaga keuangan sudah merasakan dampaknya. Mereka digempur dan dipertanyakan oleh para nasabahnya. 

Sebagai bangsa kita musti mengambil pembelajaran dari permalsahan ini. Jangan biarkan pemimpin bangsa terlanjur dan menyampaikan hal yang bersifat teknis tersebut karena pemimpin itu adalah pengambil kebijakan strategis. Ini juga sekaligus untuk antisipasi kalau terjadi kekeliruan/ketidakjelasan masih bisa dilakukan koreksi dan marwah pemimpin bangsa ini bisa terjaga dengan baik. 

Petuah minang mengatakan bak Ma Ambiak Rambuik Dalam Tapuang, Rambuik Dapek Tapuang Indak Baserak. Kalau dikomparasikan dengan kondisi bangsa ini maka ma ambiak rambuik dalam tapuang sama artinya wabah Corona teratasi, badan usaha terselamatkan. (*)
 

Infografis Covid-19 Indonesia

;