;

CSR bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

CSR bagi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang diamanatkan dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mungkin bagi sebagian orang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah istilah baru dan belum memahami bentuk dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat maupun lingkungan. CSR bukanlah suatu bentuk yang tiba-tiba lahir dan muncul kemudian diterima oleh dunia, ada sejarah yang melatarbelakangi lahirnya CSR. 

Dalam sejarah dunia modern tanggung jawab sosial perusahaan mulai dikenal saat diterbitkannya buku yang berjudul Social Responsibilities of The Businessman yang ditulis oleh Howard R. Bowen sekitar tahun 1950-an. Howard R. Bowen mengatakan bahwa “kewajiban perusahaan menjalankan usahanya, sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat ditempat perusahaan tersebut beroperasi. Tulisan ini kemudian hari mencetuskan lahirnya artikel-artikel lainnya yang mendukung pandangan Bowen tentang tanggung jawab sosial, dan belakangan Bowen dinobatkan sebagai bapak Coporate Social Responsibility.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mendorong kesadaran perusahaan untuk memberikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan, karena secara sederhana tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Berikut uraian singkat mengenai definisi, fungsi, dan manfaat CSR yang dapat dimanfaatkan oleh kehidupan masyarakat. 

Menurut beberapa ahli tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tiga definisi, yaitu: Melakukan tindakan sosial, termasuk di dalamnya adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup yang diharuskan dalam peraturan perundangan-undangan, komitmen usaha yang dilakukan secara etis, beroperasi secara resmi, serta dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup karyawan termasuk keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas, dan Komitmen bisnis untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, serta masyarakat luas dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.

Dalam tiga definisi ini dapat dilihat bahwa CRS mendorong perusahaan untuk peduli kepada lingkungan hidup, meningkatkan taraf hidup dan perekonomian bagi karyawan hingga masyarakat luas, serta komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwasanya perusahaan memiliki tanggung jawab besar dan tidak melulu hanya mengejar keuntungan dan pendapatan bagi perusahaan. Perusahaan tidak bisa lagi mengabaikan sosial dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Selain definisi yang telah diuraikan diatas, maka fungsinya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah untuk: Izin Sosial beroperasi, CSR Dapat Memperkecil Resiko Bisnis Perusahaan, CSR Dapat Melebarkan Akses Sumber Daya, CSR Memudahkan Akses Menuju Market, CRS Bisa Memperkecil Biaya Pengeluaran CSR Dapat Memperbaiki Hubungan dengan Stakeholder, CSR Bisa Memperbaiki Hubungan dengan Regulator, CSR Meningkatkan Semangat dan Produktivitas Karyawan, dan CSR Memperbesar Peluang Mendapatkan Penghargaan. CSR juga memberikan manfaat melalui program-programnya bagi perusahaan dan masyarakat. Manfaat CSR untuk perusahaan yaitu untuk: Meningkat citra perusahaan di mata masyarakat, mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain, membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitornya, memperkuat brand merk perusahaan di mata masyarakat, dan memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Sedangkan manfaat CSR untuk masyarakat yaitu untuk: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum, dan adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Jadi bukanlah suatu yang muluk dan tidak menjanjikan apabila sinergitas perusahaan dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, karena bukan saja kedua pihak diuntungkan, tapi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dapat ditegakkan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan negara Republik Indonesia telah melakukan penetrasi CSR dalam berbagai regulasi yang ada, beberapa peraturan mengamanatkan untuk memberikan perhatian bagi masyarakat tempatan dimana perusahaan beroperasi, yaitu:  Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”), Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”) menyebutkan dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (“UU 22/2001”), menyatakan bahwa Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001). Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Melihat pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa memang ada peraturan-peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk membangun masyarakat di sekitar, tapi bila dilihat dalam kenyataan, terkadang masih terdengar suara sumbang tentang pelaksanaan CSR, suara-suara ini timbul bisa jadi karena program CSR tersebut yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau memang persepsi dan penafsiran penerapan program CSR yang berbeda antara perusahaan dan masyarakat, riak-riak tersebut adalah wajar karena harapan masyarakat dan kemampuan serta penerapan program CSR oleh perusahaan terkadang dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat. Perlu usaha-usaha untuk menyamakan persepsi antara perusahaan dan masyarakat agar terciptanya sinergitas yang kemudian bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat, dan lingkungan itu sendiri. (*)

Infografis Covid-19 Indonesia

;