;

DPRD Kritik Kinerja OPD Pasbar

Sekkab: Lakukan Evaluasi Bertahap

DPRD Kabupaten Pasaman Barat menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat belum maksimal. Hal itu dibuktikan lemahnya serapan anggaran di setiap OPD. Anggota DRPD dari Fraksi PAN, Baharuddin R mengatakan, saat ini terjadi sejarah terburuk sejak Kabupaten Pasbar didirikan. Sejumlah Kepala OPD dinilai tidak bekerja dengan baik. 

Hal itu dibuktikan dengan terjadinya defisit anggaran sekitar Rp 72 miliar ditambah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang terlalu besar, sekitar Rp 100 miliar. “Hal ini menunjukan OPD belum bekerja makasimal,” ujarnya saat Paripurana Pembahasan APBD Perubahan, di gedung DPRD setempat, kemarin (20/9). 

Rosdi, dari Fraksi Golkar juga menilai kinerja OPD Pasbar tidak bisa diukur. Ia menduga, program sejumlah OPD seperti meniru daerah luar karena program yang dibuat tidak jelas arahnya. “Apa betul itu programnya. OPD tidak bisa memaparkan rencana anggaran yang dibuatnya sendiri. Nah, hal inilah yang membuat kendala untuk kemajuan Pasbar,” katanya.

Adriwilza dari Fraksi Gerindra meminta pemerintah dan DPRD dapat saling bekerjasama serta menjalin komunikasi yang baik dalam memajukan pembangunan Pasbar. “Kalau DPRD dengan pemerintah komunikasi dan kerjasamanya bagus, maka semua akan berjalan dengan lancar untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Anggota DPRD Pasbar lainnya, Parizal Hafni meyakini, jika OPD ini bekerja dengan baik maka tidka akan terjadi defisit anggaran. Untuk itu, Ia meminta agar OPD bekerja dengan profesional dan optimal. Katanya, DPRD itu bisa melakukan evaluasi terhadap OPD lalu hasilnya bisa direkomendasi ke bupati. Jika rekomendasi dewan tidak ditindaklanjuti, maka secara tegaspun bisa dipertanyakan.

DPRD juga mengkritisi, alokasi anggaran untuk pendidikan di Pasbar yang mencapai 20 persen. Namun kualitas pendidikan di daerah tersebut termasuk yang terburuk.

Menyikapi itu, Sekkab Pasbar, Yudesri menyampaikan, pihaknya ke depan akan melakukan evaluasi bertahap untuk kinerja OPD. Selain itu juga akan dilakukan perbaikan program-program. Ia berharap agar kedepannya komunikasi yang baik dapat terjalin antara pemerintah dan DPRD. (*)

Infografis Covid-19 Indonesia

;